After school was over I immediately planned for the holidays. At that time my aunt named mila took me a vacation to yogyakarta. And we were off on vacation with aunt, uncle, grandmother, cousin. We set off using a private car trips that we go for fifteen hours. Upon arrival in Yogya area we rested at home in the village uncle Creyen, mountains south. We rested for a moment about three hours. Then we immediately went to visit Borobudur temple at Borobudur Temple to pray because we see my uncle Budha. After the Borobudur temple we went to eat and then we continued to go to the stairs one thousand for pilgrimage. After our pilgrimage home to wait for tomorrow. Tomorrow morning we went to the beach we eat there Baron-seafood from the coast after we visited malioboro to shop. And we went home. Later that night at twelve o'clock we all went to the Kraton for a pilgrimage to mahkam Senopati and then me perform ritual in the kraton. After our pilgrimage back to home uncle to rest because the next day we had to go home to Bekasi.
Seseorang yang mengalami kegagalan beribu-ribu kali adalah seseorang yang akan merasakan keberhasilan
situs Universitas Gunadarma
hidup
Terkadang hidup memberi 100 alasan untuk menangis. Tetapi allah memberikan 1000 alasan untuk tersenyum.
Minggu, 15 Mei 2011
Stratifikasi Politik Nasional
Sertifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
Tingkat kebijakan puncak meliputi Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketapan MPR. Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga menackup kewenangan presiden sebagai kepala negara.
Tingkat kebijakan puncak meliputi Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketapan MPR. Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga menackup kewenangan presiden sebagai kepala negara.
b. Tingkat Kebijakan Umum
Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:
1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).
2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).
3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).
4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.
Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:
1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).
2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).
3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).
4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.
c. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan
d. Tingkat Penentuan KebijakanTeknis
Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.
Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.
e. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah
1). Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridikasinya masing-masing.
2). Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.
1). Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridikasinya masing-masing.
2). Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.
Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Nasional
Dasar pemikiran penyusunan POLSTRANAS bersumber dari Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional.
Sejak tahun 1985, telah berkembang pendapat :
· Suprastruktur Politik : MPR, DPR, Presiden, DPP, BPK, MA.
· Infrastruktur Politik : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, Kelompok Kepentingan, dan Kelompok Penekan.
Antara Suprastruktur Politik dan Infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan Polstranas diatur oleh Presiden, dibantu lembaga-lembaga tinggi negara serta dewan-dewan yang merupakan lembaga koordinasi yaitu :
· Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional
· WANHANKAMNAS
· Dewan Tenaga Atom
· Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional
· Dewan Maritim
· Dewan Otonomi Daerah
· Dewan Stabilitas POLKAM
Proses penyusunan Polstranas dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Presiden membentuk kabinet dan programnya. Program kabinet merupakan dokumen resmi politik nasional, sedangkan strategi nasionalnya dilaksanakan oleh menteri dan lembaga-lembaga pemerintah non departemen.
Melalui pranata-pranata politik masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan Polnas. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan nasional akan selalu berkembang dikarenakan:
- Kesadaran bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara
- Terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya
- Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan dalam kebutuhan hidup
- Meningkatnya persoalan seiring dengan tingkat pendidikan dan kemajuan IPTEK
- Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru
Pengertian POLSTRANAS (Politik dan Strategi Nasional)
Politik Nasional adalah usaha kebijaksanaan negara tentang pembimbingan dan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi Nasional adalah cara untuk membentuk politik nasional untuk mencapai sasaran dan tujuan nasional. Dalam politik membicarakan berbagai hal yaitu :
1. Negara
Kelompok atau organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan di taati oleh penduduknya.
2. Kekuasaan
Seseorang atau kelompok yang berhak atas keinginannya.
3. Pengambilan keputusan
Suatu pilihan yang harus dipilih dengan cepat dan tepat oleh suatu kelompok
4. Kebijakan umum
Kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau suatu kelompok organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Distribusi
Perantara dalam pembagian nilai-nilai dalam masyarakat.
Sabtu, 14 Mei 2011
Definisi Politik
Kata politik berasal dari bahasa Yunani : Politeia dapat diambil dari kata Teia yaitu urusan. Dalam bahasa Inggris ada 2 kata politik :Politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai cita-cita/tujuan tertentu. Policy adalah penggunaan pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/ tujuan yang dikehendaki. Namun secara umum politik adalah proses penetapan tujuan dari sistem negara untuk melaksanakan suatu tujuan.
Strategi dapat didefinisi kan dari bahasa yunani strategia yang artinya seni seorang panglima dalam peperangan. Strategi adalah berbagai cara untuk mencapai tujuan sehingga memperoleh kemenangan.
Rabu, 11 Mei 2011
my idola
First
President of
the Republic of Indonesia, Sukarno,
who used to be called Bung Karno, born
in Blitar, East
Java, June 6, 1901 and died in Jakarta, 21 June 1970. His
father named Raden Soekemi Sosrodihardjo and
his mother Ida Ayu
Nyoman Rai. During
his life, he has
three wives and
has eight children. Fatmawati wife have
children from Guntur,
Megawati, Rachmawati, Sukmawati and thunder.
From wife Hartini
have Taufan and
Bayu, while the
wife Ratna Sari
Dewi, the woman whose original name was
derived Japanese Naoko
Nemoto Kartika have
children ..
Sukarno's childhood just a few years living with his parents in Blitar. During the elementary to graduate, he lives in Surabaya, homestay in the home Haji Oemar Said Tokroaminoto, veteran politician Sarekat founder of Islam. Then go to school in HBS (Hoogere Burger School). While studying at HBS, Sukarno was galvanizing spirit of nationalism. After he graduated from HBS in 1920, moved to Bandung and continue to THS (Technische Hoogeschool or Technical High School who is now the ITB). He won the title "Ir" on May 25, 1926
Sukarno's childhood just a few years living with his parents in Blitar. During the elementary to graduate, he lives in Surabaya, homestay in the home Haji Oemar Said Tokroaminoto, veteran politician Sarekat founder of Islam. Then go to school in HBS (Hoogere Burger School). While studying at HBS, Sukarno was galvanizing spirit of nationalism. After he graduated from HBS in 1920, moved to Bandung and continue to THS (Technische Hoogeschool or Technical High School who is now the ITB). He won the title "Ir" on May 25, 1926
Langganan:
Postingan (Atom)